Ibrahim Rusli Junior

Tersandera Perang di Negeri Orang: Krisis Energi dan Urgensi WFH sebagai Strategi Bertahan

Eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat-Israel dan Iran bukan lagi sekadar tontonan geopolitik yang jauh di mata. Gesekan militer di kawasan paling kaya hidrokarbon ini adalah alarm bahaya tingkat tertinggi bagi denyut nadi kehidupan kita sehari-hari. Ketika rudal melesat di langit Timur Tengah, dampaknya tidak hanya menghancurkan infrastruktur di episentrum konflik, pemblokiran Selat Hormuz yang merupakan […]

Tersandera Perang di Negeri Orang: Krisis Energi dan Urgensi WFH sebagai Strategi Bertahan Read More »

Tragedi Kemanusiaan: Saat Rasa Aman Menjadi Barang Mahal bagi Pelajar Kita

Kabar tewasnya seorang pelajar akibat penganiayaan oleh oknum kepolisian bukan sekadar berita kriminal biasa; ini adalah lonceng kematian bagi rasa aman publik. Institusi Polri, yang dalam doktrinnya mengusung semboyan “melindungi, mengayomi, dan melayani”, sekali lagi mempertontonkan wajah beringas yang justru mencabut hak hidup warga negara, terlebih lagi seorang anak yang seharusnya dilindungi. Tragedi ini menjadi

Tragedi Kemanusiaan: Saat Rasa Aman Menjadi Barang Mahal bagi Pelajar Kita Read More »

Pertaruhan Integritas di Mahkamah Konstitusi: Belajar dari Sejarah atau Mengulang Tragedi?

Pelantikan Adies Kadir sebagai Hakim Konstitusi menggantikan Arief Hidayat seharusnya menjadi momentum penyegaran bagi Mahkamah Konstitusi (MK), namun yang terjadi justru sebaliknya. Awan mendung keraguan langsung menyelimuti lembaga pengawal konstitusi ini ketika 21 dosen dan pakar Hukum Tata Negara (HTN) secara terbuka menentang dan melaporkan proses tersebut. Reaksi keras dari kalangan akademisi ini bukanlah tanpa

Pertaruhan Integritas di Mahkamah Konstitusi: Belajar dari Sejarah atau Mengulang Tragedi? Read More »

Menggugat Pengesahan RUU KUHAP: Kontroversi Proses dan Muatan

Pengesahan Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) telah memicu gelombang kritik dan kontra dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari akademisi, praktisi hukum, hingga aktivis hak asasi manusia. Kontroversi ini tidak hanya terletak pada substansi atau muatan pasal-pasal di dalamnya, tetapi juga pada proses pembentukannya yang dinilai tertutup dan minim partisipasi publik yang

Menggugat Pengesahan RUU KUHAP: Kontroversi Proses dan Muatan Read More »

Menyoal Pemangkasan Transfer APBN ke Daerah: Dilema Kemandirian dan Pemerataan

Pemangkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk daerah, terutama Dana Transfer Umum (DTU), menimbulkan kekhawatiran serius. Banyak daerah, terutama di Indonesia Timur dan wilayah terpencil, masih sangat bergantung pada kucuran dana dari pemerintah pusat. Mereka berargumen, pemerataan pembangunan, yang menjadi amanat konstitusi, sulit tercapai jika ketersediaan dana dari pusat berkurang. Kebijakan ini, di satu

Menyoal Pemangkasan Transfer APBN ke Daerah: Dilema Kemandirian dan Pemerataan Read More »

DPR dan Suara Jalanan: Saatnya Bangkit Jadi Penjaga Rakyat, Bukan Sekadar Stempel Kekuasaan

Demonstrasi di depan Gedung DPR kembali terjadi. Ribuan orang turun ke jalan, membawa spanduk, pengeras suara, dan suara yang selama ini tak terdengar di ruang-ruang legislatif. Aksi ini bukan sekadar peristiwa jalanan, melainkan ekspresi kolektif bahwa rakyat ingin DPR benar-benar menjalankan fungsinya, bukan hanya hadir sebagai pemanis demokrasi, tetapi menjadi lembaga yang aktif mengawasi dan

DPR dan Suara Jalanan: Saatnya Bangkit Jadi Penjaga Rakyat, Bukan Sekadar Stempel Kekuasaan Read More »

Demonstrasi di Pati: Wajah Terjal Kedaulatan Rakyat dan Pengingat Bagi Pemimpin Agar Tak Arogan

Demonstrasi massal yang melanda Kabupaten Pati baru-baru ini harus dibaca sebagai manifestasi paling otentik dari kedaulatan rakyat, bahwa suara rakyat adalah kekuatan tertinggi dan pemimpin yang arogan wajib dikoreksi. Ketika Bupati Sudewo memaksa menaikkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) hingga 250 % dalam waktu singkat tanpa dialog dan sosialisasi, masyarakat merespons dengan aksi besar-besaran yakni unjuk

Demonstrasi di Pati: Wajah Terjal Kedaulatan Rakyat dan Pengingat Bagi Pemimpin Agar Tak Arogan Read More »

Ironi Larangan Bendera One Piece: Ketika Simbol Perlawanan Dianggap Ancaman

Larangan pengibaran bendera One Piece di beberapa wilayah Indonesia baru-baru ini menimbulkan keheranan sekaligus ironi. Bendera yang digambarkan dengan tengkorak atau yang dikenal Jolly Roger, milik kru Bajak Laut Topi Jerami, dianggap mencemari ketertiban dan disamakan dengan simbol pemberontakan. Namun di balik bentuk visualnya yang khas bajak laut, bendera itu sesungguhnya melambangkan semangat kebebasan, solidaritas,

Ironi Larangan Bendera One Piece: Ketika Simbol Perlawanan Dianggap Ancaman Read More »

Batalnya Pelantikan Kepala Daerah Secara Serentak: Mempercepat Estafet Kepemimpinan untuk Kepentingan Masyarakat

Rencana awal Komisi II DPR terkait penyelarasan jadwal pelantikan kepala daerah mengalami perubahan yang memunculkan dinamika baru di berbagai wilayah, termasuk DK Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Meskipun semula diharapkan ada isu penyeragaman jadwal untuk pelantikan kepala daerah, kenyataan di lapangan menunjukkan adanya fleksibilitas sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah. Perubahan ini dapat dimaknai sebagai upaya

Batalnya Pelantikan Kepala Daerah Secara Serentak: Mempercepat Estafet Kepemimpinan untuk Kepentingan Masyarakat Read More »

Carut Marut Kebijakan Fiskal: Kenaikan PPN Ditunda, Kenaikan ’Katanya’ Untuk Barang Mewah Saja

Tok! Kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% resmi ditunda, hal tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani saat rapat di Kementerian Keuangan Selasa, 31 Desember. Kebijakan ini resmi dibatalkan usai menuai banyak kontra dari masyarakat dan akhirnya keputusan tersebut dapat diambil saat injury time. Sri Mulyani menambahkan bahwa kenaikan PPN berlaku bagi barang

Carut Marut Kebijakan Fiskal: Kenaikan PPN Ditunda, Kenaikan ’Katanya’ Untuk Barang Mewah Saja Read More »