Eskalasi ketegangan antara Amerika Serikat-Israel dan Iran bukan lagi sekadar tontonan geopolitik yang jauh di mata. Gesekan militer di kawasan paling kaya hidrokarbon ini adalah alarm bahaya tingkat tertinggi bagi denyut nadi kehidupan kita sehari-hari. Ketika rudal melesat di langit Timur Tengah, dampaknya tidak hanya menghancurkan infrastruktur di episentrum konflik, pemblokiran Selat Hormuz yang merupakan urat nadi distribusi minyak bumi dunia atau kurang lebih 20-25 persen konsumsi. Perang terbuka di kawasan ini adalah resep sempurna untuk sebuah bencana energi global.
Ketahanan energi dunia kini berada di ujung tanduk. Ketergantungan global terhadap pasokan minyak dari Timur Tengah memicu reaksi pasar yang eksponensial dan sarat kepanikan. Lonjakan harga minyak mentah dunia menjadi keniscayaan matematis ketika rantai pasok terancam putus. Jika letusan senjata tidak segera diredam, kita akan menyaksikan krisis energi yang memicu hiperinflasi melintasi batas-batas benua, menghentikan roda industri, dan mendorong ekonomi global ke jurang resesi yang dalam.
Bagi Indonesia, gelombang kejut ini adalah ancaman langsung terhadap jantung fiskal negara. Fakta bahwa Indonesia adalah net importer (negara pengimpor murni) minyak bumi membuat posisi kita sangat rentan. Pergerakan harga minyak mentah global yang meliar akan langsung mengoyak postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Anggaran subsidi dan kompensasi energi akan membengkak di luar nalar. Negara dihadapkan pada buah simalakama: menahan harga BBM berarti membiarkan APBN berdarah-darah dan berisiko melanggar konstitusi batas defisit, namun melepasnya ke mekanisme pasar berarti menghancurkan daya beli masyarakat prasejahtera berkeping-keping.
Dalam kondisi darurat fiskal dan krisis pasokan ini, wacana penerapan kembali Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) menemukan rasionalitasnya yang paling kuat. Jika pada era pandemi WFH adalah protokol kesehatan untuk memutus rantai virus, hari ini WFH adalah protokol penghematan energi massal. Mobilitas harian jutaan ASN di seluruh Indonesia menyedot jutaan liter BBM subsidi maupun non-subsidi. Memarkir kendaraan dinas dan pribadi ASN di garasi masing-masing adalah mitigasi taktis untuk menekan konsumsi bahan bakar secara instan dan drastis.
Kebijakan WFH ini adalah bentuk rasionalisasi pengorbanan di tengah krisis. Di satu sisi, langkah ini menyelamatkan uang rakyat dari lubang hitam subsidi BBM. Namun di sisi lain, kebijakan ini menyentuh aspek paling manusiawi dari kehidupan kita. Ketika logistik dan transportasi dibatasi, masyarakat kelas pekerja harus menghadapi realitas melonjaknya harga sembako di pasar tradisional. Bagi para ASN, rumah kembali bertransformasi menjadi ruang kerja yang kerap kali mengaburkan batas antara profesionalisme dan kewajiban domestik. Negara harus memastikan bahwa pengorbanan ini tidak sia-sia, dan distribusi rantai pasok kebutuhan pokok tetap berjalan tanpa hambatan.Pada akhirnya, ancaman perang AS-Israel dan Iran adalah cermin retak yang memperlihatkan kelemahan fundamental arsitektur ketahanan energi nasional kita. Menarik ASN untuk kembali WFH adalah peredam kejut (shock absorber) jangka pendek yang cerdas dan diperlukan. Namun, realitas pahit ini harus menjadi cambuk bagi pemerintah untuk berlari lebih cepat dalam transisi menuju energi terbarukan. Selama mobilitas dan roda ekonomi kita masih disetir oleh fosil cair dari seberang samudera, nasib, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat Indonesia akan selalu tersandera oleh letusan peluru di negeri orang.
Oleh:
Ibrahim Rusli Junior
Peneliti Dignity Indonesia
