Pengantar
Asal muasal demokrasi sebenarnya tidak sekedar bangunan sistem politik, namun justru bagaimana kesadaran manusia terbentuk. Ditinjau dari lintasan sejarah, demokrasi lahir dari upaya membebaskan manusia dari dogma, absolutisme, dan relasi kuasa yang bersifat transaksional. Demokrasi muncul sebagai ikhtiar kolektif untuk menempatkan nalar, dialog, dan kebebasan berpikir sebagai fondasi kehidupan bersama. Maka dari itu, demokrasi sejatinya adalah proyek rasionalitas dari upaya menjadikan manusia subjek yang berpikir.
Dalam kerangka politik, demokrasi semestinya membebasan manusia dari ikatan-ikatan irasional seperti mitos politik dan kultus kekuasaan. Politik dalam demokrasi seharusnya membebaskan manusia untuk menilai kekuasaan secara rasional. Dalam kerangka ini, demokrasi tidak hanya mengatur siapa berkuasa, tetapi juga bagaimana kekuasaan dijalankan secara masuk akal dan adil.
Namun yang terjadi di Indonesia justru sebaliknya. Kemunduran demokrasi di Indonesia dapat dibaca dari berbagai data. Secara kuantitatif, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) nasional berada di kisaran 79,81, yang menempatkan Indonesia pada kategori sedang. Angka ini mengindikasikan bahwa demokrasi Indonesia masih bertumpu pada aspek prosedural, sementara kualitas rasionalitas publik belum sepenuhnya kuat. Democracy Index yang dirilis The Economist Intelligence Unit bahkan menempatkan Indonesia dalam kategori flawed democracy.
Sedangkan secara kualitatif, banyak keputusan politik warga diwarnai dengan sentimen emosional, loyalitas identitas, dan pertimbangan transaksional, bukan oleh penilaian rasional atas program dan kinerja. Contohnya saja, politik uang, kultus figur, dan polarisasi berbasis simbol keagamaan maupun kultural sangat kentara pada saat penyelenggaraan pemilu 2024. Data-data kuantitatif maupun kualitatif ini menunjukkan bahwa demokrasi baik secara angka-angka maupun grassroots semakin melemah. Lalu, apa yang menyebabkan semua ini?
Himpitan Ekonomi
Lipset merumuskan teori modernisasi bahwa kesejahteraan ekonomi adalah prasyarat demokrasi yang stabil. Artinya, jika mayoritas masyarakat di suatu wilayah masih memikirkan besok makan apa, maka fokusnya ada pada bertahan hidup. Saat fokus hanya bertahan hidup, maka di momen itulah rasionalitas politik melemah dan membuat warga terjbak dalam politik uang untuk memenuhi kebutuhannya. Akibatnya, demokrasi substansial bertransformasi menjadi transaksional.
Namun, pendapat Lipset ini ditantang oleh realitas. Pada kenyataannya, politik transaksional menjelma jadi rasionalitas gaya baru. Jika seseorang yang memilih diberi iming-iming harta tertentu menolak maka hal itu sama saja irrasional. Rasional justru ketika dirinya mampu memperoleh keuntungan finansial bagi dirinya sendiri di tengah kondisi politik. Logika kapitalisme ini sudah mendarah daging di dalam insan manusia.
Kondisi demikian tidak bisa dibiarkan. Demokrasi yang dibangun atas logika transaksional bisnis semata bukanlah rasionalitas secara murni. Justru ketika demokrasi rasional hanya dilekatkan pada untung rugi atas kepemilikan pribadi, maka hal itu sama saja merupakan penghinaan terhadap rasionalitas. Lingkaran setan ini tidak bisa dibiarkan. Lantas, apa yang dapat dilakukan?
Kesadaran Kolektif
Masyarakat Indonesia memiliki kesadaran kolektif bahwa rasionalitas mereka untuk merdeka tidak disadari oleh aspek ekonomi. Keinginan untuk merdeka malah hadir melalui fenomena politik, yaitu kesadaran atas penderitaan kolektif oleh penjajah. Ketika jerat-jerat politik dikebiri, masyarakat Indonesia melawan penjajah. Tujuannya bukan untuk menguasai sendi-sendi ekonomi namun justru bagaimana orang Indonesia menjadi tuan di tanahnya sendiri. Kesadaran kolektif secara politik ini yang ingin dibangun.
Maka tidak heran kemudian, Soekarno kala itu membangun beberapa landmark yang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar. Targetnya kala itu adalah membangkitkan semangat di setiap insan manusia Indonesia untuk berdaya saing, berproduksi, dan berkarya untuk Indonesia sekaligus memberi pesan kepada dunia bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar. Dorongan politik ini yang nantinya booster pertumbuhan ekonomi. Sehingga, ada logika terbalik disini antara politik dengan ekonomi.
Ekonomi bukanlah tujuan akhir dari rasionalitas masyarakat Indonesia itu sendiri. Rasionalitas ekonomi justru tumbuh ketika dorongan politik tinggi. Maka dari itu, urgensi membangun kesadaran kolektif atas rasionalitas politik lebih penting ketimbang ekonomi. Kesadaran politik sebagai kesadaran kolektif membuat daya lenting rasionalitas menjadi lebih paripurna, lebih murni, dan berkelanjutan. Tidak hanya temporer layaknya rasionalitas ekonomi yang ketika tidak lagi menguntungkan, maka ditinggalkan. Cara berpikir seperti ini berbahaya bagi masa depan bangsa Indonesia.
Penutup
Kebangkitan rasionalitas masyarakat Indonesia harus dilakukan secara menyeluruh. Negara perlu hadir di dalam memastikan kembali pemenuhan hak-hak dasar sebagai prasyarat rasionalitas warga. Artinya, himpitan ekonomi perlu dikikis. Sejalan dengan itu, pendidikan harus membentuk nalar kritis, bukan sekadar keterampilan teknis. Kebebasan berpendapat harus dijaga sebagai ruang latihan rasionalitas publik, bukan dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas.
Sejalan dengan itu, masyarakat juga perlu merefleksikan ulang makna rasionalitas. Rasional secara ekonomi penting, tetapi tidak cukup. Rasionalitas politik dengan kemampuan memahami kepentingan bersama dan menghargai perbedaan adalah landasan demokrasi yang berkelanjutan. Dengan menghidupkan kembali basis rasionalitas yang utuh secara ekonomi dan politik maka demokrasi Indonesia tidak hanya dapat bertahan, namun juga tumbuh secara berkelanjutan.
Oleh: Satria Aji Imawan
*) Penulis adalah:
- Dosen Departemen Administrasi Publik di FISIP UNDIP
- Anggota KBK Reformasi Birokrasi FISIP UNDIP
